Wakaf dikenal sebagai salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berperan besar dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, wakaf memiliki potensi untuk terus memberikan manfaat dan menjadi sumber daya yang berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, besarnya potensi tersebut kerap belum tergarap secara maksimal, terutama karena lemahnya pendataan dan pengelolaan administrasi aset wakaf di tingkat masyarakat.

Menyikapi kondisi itu, Tim Sensus Wakaf menggelar kegiatan pendataan di Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada 4–8 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program percepatan pendataan wakaf.

Pelaksanaan sensus di Desa Kepatihan bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh aset wakaf yang ada di wilayah tersebut. Tahapan awal diisi dengan silaturahmi serta koordinasi bersama kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Setelah itu, tim melanjutkan pendataan ke masjid, musholla, madrasah diniyah, dan pondok pesantren yang tersebar di lima dusun, yakni Bendosari, Lebaksari, Sumbersari, Kepatihan, dan Putukrejo. Sepanjang kegiatan, tim menghadapi sejumlah kendala, antara lain sulitnya akses menuju lokasi akibat hujan, terbatasnya dokumen kepemilikan wakaf, serta proses koordinasi dengan pengelola wakaf yang membutuhkan waktu cukup lama.

Sensus wakaf kini menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat banyak aset wakaf belum tercatat secara resmi. Melalui pendataan ini, legalitas dan kejelasan status aset dapat dipastikan sehingga risiko sengketa maupun penyalahgunaan dapat diminimalkan. Di sisi lain, data yang akurat mempermudah pengelolaan serta pengoptimalan pemanfaatan wakaf di tengah masyarakat. Dengan pendataan yang tertata, wakaf dapat dilibatkan dalam program pembangunan desa, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, sejalan dengan amanah syariah serta kehendak para wakif.

Dalam pelaksanaannya, tim juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti minimnya dokumentasi dan administrasi wakaf, sulitnya akses lokasi, belum serempaknya koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta terbatasnya data dari wakif atau ahli waris. Banyak pengelola tempat ibadah dan lembaga pendidikan belum memiliki dokumen resmi terkait status tanah atau bangunan yang diwakafkan, sehingga verifikasi memerlukan waktu serta koordinasi lanjutan. Selain itu, sebagian titik sensus sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak maupun hujan, yang turut memengaruhi efektivitas pendataan.

Tidak seluruh tokoh masyarakat dan pengelola wakaf dapat ditemui dalam waktu yang bersamaan, sehingga jadwal kunjungan harus disusun ulang. Ada pula wakif atau ahli waris yang belum bersedia memberikan data maupun sulit dihubungi, yang menjadi hambatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan formal aset wakaf agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.